SAMARINDA, Updatekaltim.com – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menyebut akan mengevaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang daya serap anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2023 ini masih rendah.
“Kami mesti evaluasi apa sebabnya. Barangkali ada hal-hal lain karena suatu alasan, bisa jadi karena regulasi,” ujarnya, Kamis (2/11/2023).
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan perlu ada solusi agar setiap kegiatan tidak menghambat pelayanan terhadap masyarakat. Tak hanya itu, ia juga beranggapan serapan anggaran yang rendah dikarenakan perencanaan yang belum matang.
“Perangkat-perangkat daerah juga harus memperhatikan aspek teknis dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya barang atau jasa yang dalam pengadaan harus sesuai spesifikasi yang ditetapkan,” sebutnya.
Dirinya pun meminta sejumlah OPD yang memiliki serapan anggaran rendah segera memperbaiki kinerja demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Dari serapan anggaran yang rendah ini, kata Samsun, pastinya akan memberikan dampak ke masyarakat akibat penyerapan yang tak optimal. Ia mengatakan OPD yang dalam realisasi anggarannya cukup rendah sama saja mengurangi hak masyarakat, sehingga dirinya menekan agar pemenuhan hak warga dapat dituntaskan melalui capaian kinerja.
“Jika anggaran tidak terserap, maka belanja daerah tidak optimal di masyarakat,” katanya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Kaltim sudah menyepakati atas pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, baik dalam bentuk proyek maupun kegiatan lain.
Adapun OPD yang memiliki realisasi anggaran yang rendah diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Samsun beranggapan dua OPD tersebut berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
(Adv/dprdkaltim/Isl)
