22.8 C
Samarinda
Rabu, Juni 29, 2022
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

17 PKP2B Dipanggil ke Dinas ESDM Kaltim, Ada Apa Ya?

SAMARINDA – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim memanggil manajemen 30 PKP2B yang beroperasi di Bumi Etam. Namun, hanya 17 yang aktif, sisanya sudah tidak beroperasi dan terancam tutup.

Pemanggilan itu bertujuan meminta data-data perencanaan dan realisasi program CSR. Data-data tersebut akan disampaikan kepada gubernur sebagai bahan evaluasi. Ia menjelaskan bahwa program CSR harus mengikuti delapan bidang yang sudah ditentukan yaitu: pendidikan, kesehatan, pendapatan riil, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, kelembagaan komunitas dan infrastruktur. Perencanaan itu masuk dalam rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM).

PPM sendiri katanya merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan CSR. Dalam pelaksanaannya pula program itu harus masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), dimana perusahaan dan stakeholder terkait (camat, pemerintah desa/lurah, hingga warga) saling berembuk untuk menentukan program CSR apa yang akan dikerjakan.”Ini lagi proses semua. Kami nanti akan buat tim audit forum CSR. CSR ini kan banyak. Ada kehutanan, tambang,” ucap Benny kepada updatekaltim.com, Selasa (17/5/2022). Benny mengungkap pula dari 30 PKP2B itu, hanya 17 yang aktif, sisanya ada yang sudah tidak beroperasi. Contohnya PT Kitadin di Sebulu, Kukar.

Secara regulasi, Dinas ESDM menggunakan Permen ESDM nomor 1824.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Disebutkan bahwa perusahaan pertambangan harus menyisihkan biaya Rp 1.000 per ton dari total produksi setahun. Pertanyaannya, apakah perusahaan tambang tersebut sudah menjalankan amanah Permen tersebut?
“Nanti saya coba tanya kabid saya dulu untuk cek apakah sudah bayar atau belum,” jawab Benny.

Ia kembali menegaskan aturan main penyaluran CSR tetap harus melalui RKAB. Tapi lagi-lagi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sejak kewenangan pengelolaan administrasi pertambangan diambil alih pusat, Dinas ESDM kerap “dilangkahi” oleh perusahaan.

Ini lantaran perusahaan menyampaikan RKAB langsung ke pusat secara online. Padahal sebelumnya RKAB harus melalui asistensi dan persetujuan Dinas ESDM di provinsi. Jika RKAB dinilai tidak benar maka tidak ditandatangani.
“Kita enggak pegang RKAB karena sekarang langsung ke pusat. Contohnya ada perusahaan AKG di Marangkayu mau bangun rumah. Berapa jumlahnya, ada komitmen apa, semuanya langsung ke pusat serba online. Kami mau urus OSS saja ngejelimet,” keluhnya.

Kendati demikian ESDM tetap akan meminta data-data tersebut kepada PKP2B tadi. Soal deadline ia maunya sebulan. Tapi lagi-lagi kembali pada kerja PKP2B yang akan memberikan data.
“Ingin saya sebulan tapi data itu enggak segampang yang dikira,” tutupnya. (boy)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Most Popular