Samarinda.Updatekaltim.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan 21 April 2025 sebagai tanggal penandatanganan kesepakatan kerja sama dengan seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di Kaltim dalam program GratisPol.
Hingga saat ini beber Kabiro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kaltim, Dasmiah, ada enam perguruan tinggi yang telah melakukan paraf awal untuk kesepakatan, sementara sisanya masih dalam tahap finalisasi.
“Alhamdulillah, enam perguruan tinggi sudah melakukan paraf untuk kesepakatan bersama. Mudah-mudahan nanti kalau Gubernur setuju, tanggal 21 April 2024 kita sudah melakukan kesepakatan kerja sama dengan seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kaltim,” ujarnya di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (24/3).
GratisPol merupakan program pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi masyarakat Kaltim yang ingin kuliah di perguruan tinggi berakreditasi. Program ini tidak membatasi berdasarkan status kampus, baik negeri maupun swasta, selama memiliki izin resmi.
Saat ini, Pemprov Kaltim masih menunggu konfirmasi jumlah kuota mahasiswa dan kisaran UKT dari total 63 perguruan tinggi yang ada di Bumi Mulawarman.
“Kita juga menunggu kuota yang diusulkan, harapannya semua perguruan tinggi di Kaltim menyampaikan kuota dan kisaran UKT mereka kepada kita,” jelasnya setelah mengikuti rapat implementasi Program Pendidikan Gratispol bersama tim transisi pemerintahan Rudy-Seno, seluruh rektor dan direktur perguruan tinggi se-Kaltim.
Dasmiah meyakini bahwa seluruh perguruan tinggi akan bergabung dalam program ini, mengingat tingginya antusiasme dari pihak kampus.
“Saya yakin tidak mungkin ada perguruan tinggi yang tidak mau bekerja sama. Dari tadi yang sudah datang antusias, pengen semua kerja sama, pengen cepat semua kerja sama,” tegasnya.
Diketahui, kerja sama ini bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan struktur biaya masing-masing kampus. Pemprov Kaltim menegaskan bahwa setiap universitas memiliki UKT yang berbeda-beda. Akan tetapi, dalam program GratisPol, ada batas maksimal bantuan yang ditanggung pemerintah.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan
