Oleh Akhmad Zailani, Pemerhati Masalah Sosial dan Politik
Saya mengenal Sudarno sejak Reformasi 1998. Dia sosok yang ramah.
Dulu, ia berdiri di garis depan jalanan.Suaranya lantang melawan nepotisme.
Kini, suaranya tetap lantang, tapi arahnya berbeda.
Dulu, Sudarno adalah pengkritik nomor satu. Ia menghujat pengangkatan Dewas RSUD AWS.Ia juga vokal menyoal kerabat Gubernur di lingkar kekuasaan.
Bagi Sudarno lama, nepotisme adalah musuh besar.
Semua berubah setelah kursi Tim Ahli Gubernur Kalimantan Timur tersedia.
Gaji besar datang, kritik pun hilang. Sudarno bukan lagi pengamat, melainkan tameng. Sayang, tameng ini justru sering bikin gaduh.
Wali Kota Samarinda, H Andi Harun, akhirnya gerah.
Sudarno sibuk bicara anggaran BPJS-Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP). Padahal, urusan itu sedang macet di meja administrasi.
“Kalau tidak paham duduk perkara, lebih baik diam,” tegas Pak Wali.
Sangat disayangkan melihat pejuang ’98 berubah drastis.
Kini ia sibuk debat kusir di media sosial. Membela mati-matian kebijakan yang dulu ia maki.
Netizen pun tertawa melihat drama “jilat ludah sendiri” ini.
Rakyat tidak butuh pembelaan berbayar. Rakyat butuh kartu BPJS yang tetap aktif.
Musuh aktivis bukan lagi penguasa, tapi kenyamanan jabatan.
Jangan sampai sejarah mencatat: idealisme kalah oleh urusan perut.
Salam makan 3 X sehari.@
